KONTROVERSI PINDAH IBU KOTA

 Tabyin-Online -- KAMPANYE soal pembangunan infrastruktur menjengkelkan. Masalahnya bukan tidak perlu dan manfaat, tetapi dananya dari mana. Jika modal hanya pada hutang maka itu beban berbayar jangka panjang. Catatan kini hutang Indonesia mencapai 5.600 Trilyun. Angka besar yang tak bisa selesai dibayar satu masa jabatan periode Jokowi ke depan. Dipastikan sulit ada kemajuan berarti lima tahun dengan beban sebesar itu.

Ditambah dengan ambisi membangun ibukota negara di Kalimantan dengan biaya besar pula. Gagasan tanpa perhitungan dan tanpa persetujuan rakyat. Kemauan yang tidak berbasis kemampuan. Andai perekonomian sedang meroket tentu layak untuk dipertimbangkan. Jika tidak, spekulasi yang sangat berisiko.

Menurut Ustadz H. M. Rizal Fadilah, Pindah Ibukota tidak semudah dipidatokan Jokowi. Jika Kalimantan Tengah sebagai pilihan maka sepertinya harus membangun "dari nol". Biaya hitungan sekarang saja 466 Trilyun, esok biaya akan membengkak. Biasa begitu. Jika Jokowi menjabat Presiden hanya sekedar menambah-nambah hutang, baiknya rakyat berfikir ulang. Masa depan suram sudah terbayang. Indonesia bisa bergerak menuju status negara gagal (failed state).

Pindah Ibukota seperti yang sudah pasti saja. Dalam pidato resmi dinyatakan Kalimantan sebagai pilihan. Hitungan biaya sudah dikemukakan, tahun 2020 konon mulai awal realisasi. Nah persoalannya memindahkan Ibu kota bukan hanya ditentukan maunya sendiri, apalagi berbiaya besar. Harus dengan persetujuan rakyat, Pak.

Wakil rakyat harus dimintakan pandangan dan mesti memproses melalui mekanisme kedewanan. Ada Pansus dan ada hearing-hearing. Suara dan aspirasi masyarakat di dengar dulu. Yang perlu dikaji juga soal penjualan aset di Jakarta. Konon itu untuk biaya pindah. Kok bisa jualan seenaknya begitu.

Jika alasan bahwa Dewan akan mengakhiri masa jabatan, sementara anggota Dewan baru belum dilantik dan perlu waktu  penyesuaian kerja, lalu Presiden berjalan sendiri  maka hal demikian tetap merupakan tindakan sewenang-wenang. Negara ini bukan milik Pemerintah atau Presiden. Rakyat harus terlibat dalam penentuan kebijakan yang strategis seperti ini. Oleh karenanya solusi cepat yang perlu dilakukan adalah Referendum. Tanyakan dahulu pada rakyat setuju atau tidaknya pemindahan Ibukota tersebut.

Jika hasil referendum rakyat menyetujui pemindahan, barulah Pemerintah melakukan langkah-langkah persiapan. Bila tidak disetujui maka stop rencana tersebut. Hal ini agar tidak sia-sia langkah dan biaya yang dikeluarkan. Bocor dan pemborosan menjadi penyakit kronis. Belum lagi dana yang dikorupsi.

Referendum yang dihapus oleh MK adalah Referendum tentang perubahan Undang Undang Dasar. Referendum selainnya masih dimungkinkan. Oleh karena itu bisa dibuat suatu Konvensi untuk pemindahan Ibukota dengan Referendum ini.

Jika Presiden Jokowi tetap berjalan sendiri maka itu berarti pelanggaran Konstitusi. Ia telah mengubah sistem demokrasi menjadi otokrasi. Sikap politik yang tidak menghargai pandangan rakyat merupakan kesalahan besar. Bisa segera dimakzulkan.

Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan pemerintahan dalam negeri mengatakan, atas kondisi Indonesia terutama ekonomi dan sosial politik saat ini, belum pas untuk mewacanakan apalagi menyeriusi pemindahan ibu kota negara Indonesia.

Sebab, jelasnya, skala prioritas bangsa saat ini bukan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tetapi memulihkan perekonomian dan mengakrabkan kembali kehidupan antar warganegara.

“Pak Jokowi akan dikenang 10, 20 bahkan 100 tahun ke depan jika berhasil menggeliatkan ekonomi dan kehidupan sosial, bukan karena memindahkan ibu kota. Karena perbaikan ekonomi dan mengakrabkan kembali kehidupan berwarganegara saat ini menjadi kebutuhan bangsa agar bisa maju,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (22/08/2019).

Fahira mengatakan, pemerataan ekonomi di Indonesia akan terwujud jika Jokowi dan kabinetnya punya gagasan besar untuk melakukan lompatan ekonomi disertai dengan implementasi yang terukur dan konsisten.

Kehidupan sosial dan politik dinilai juga akan berjalan baik jika sebagai pemimpin negara, Jokowi mampu berdiri dan duduk di atas semua golongan.

“Saat Pidato Kenegaraan kemarin, Presiden lantang mengatakan akan memimpin lompatan kemajuan bangsa ini. Cara terbaik agar bangsa ini mencapai kemajuan yang berkesinambungan adalah menguatkan pondasi ekonomi kita yang masih rapuh dan merekatkan kembali kehidupan antar warganegara yang saat ini sedang renggang. Bukan mengerahkan semua sumberdaya untuk pindah ibu kota,” ujarnya.

Senator DKI Jakarta ini mengatakan, di tengah keseriusan pembicaraan berbagai pihak terkait pemindahan ibu kota, banyak rakyat yang belum memahami apa sebenarnya urgensi hingga ibu kota harus segera dipindah.

Rakyat, ungkapnya, semakin bingung karena rencana ini semacam menjadi diskursus utama bangsa di saat kehidupan ekonomi dan sosial politik yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Menurutnya, alasan pemindahan ibu kota sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa sangat spekulatif dan menyederhanakan persoalan.

Tidak ada jaminan pasti jika ibu kota pindah ke Kalimantan, laju ekonomi di Indonesia Timur akan menggeliat. Selain itu, kehidupan sosial politik Indonesia saat ini, terlebih pasca insiden di Surabaya dan Malang yang memicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, perlu penanganan yang serius, konsisten, dan berkelanjutan agar tidak terulang.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Kepada media Jokowi menyebut beberapa alasan kenapa ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. “Kita di sini (Jakarta) terancam gempa bumi, banjir, pergerakan atau penurunan muka tanah, macet, dan polusi udara,” sebut Jokowi, Senin (19/08/2019).

Jokowi menyebut, pemindahan pusat administrasi merupakan isu yang mendesak. Bahkan, kata dia, Presiden Soekarno juga sudah pernah melemparkan wacana menggeser pusat pemerintahan. Presiden menargetkan pada 2023 seluruh infrastruktur sudah siap.

“Semua kementerian ada, 2023 pindah. Istana sudah siap, 2023 pindah. Atau, maksimal 2024 pindah,” kata dia. Hanya saja, Presiden belum mau mengatakan di mana ibu kota akan pindah. “Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sedang dikaji,” sebutnya. ***

Tweet

Follow Tabyin Online dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel lainnya:

Ditulis oleh admin pada tanggal Kamis, 13 Januari 2022